Jeneponto, lppomsulsel.or.id – Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPH LPPOM) Sulawesi Selatan mengadakan silaturahmi ke Pj Bupati Jeneponto guna menjajaki potensi sertifikasi halal di daerah Jeneponto.
Dalam silaturahmi kali ini, LPPOM Sulsel yang di pimpin oleh Manajer Pelayanan Audit Arniati Samaila bersama rombongan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Jeneponto pada Senin 22 Juli 2024, disambut langsung oleh Pj Bupati Junaedi Bakri, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
Arniati saat memulai pembicaraan mengutarakan maksud dan tujuannya dalam rangka mensosialisasikan regulasi pemerintah wajib halal Oktober 2024 bagi para pelaku usaha khususnya Rumah Potong Hewan (RPH) beserta turunan produknya.
“Kami datang menemui Pak Bupati dalam rangka mensosialisasikan program pemerintah wajib halal Oktober 2024 bagi pelaku usaha kuliner. Jeneponto ini sangat terkenal dengan makanan khas berbahan daging kuda,” ungkap Arniati Samaila.
Dirinya pun mengatakan bahwa yang paling penting sebagai langkah awal adalah sertifikasi halal pemotongan hewan seperti kuda.
“Kami ingin mendapatkan data tempat penyembelihan hewan terlebih dahulu, karena hal itu sangat krusial pak Bupati, sebab hulu dari kehalalan produk hewani adalah RPH bersertifikat halal terutama kuda. Jadi yang perlu difasilitasi adalah RPH kuda,” lanjutnya.
Dirinya pun menambahkan bahwa di Jeneponto ini ada banyak kuliner yang berbahan dasar daging kuda, seperti coto kuda, konro kuda dan yang paling khas Gantala Jarang. Dalam proses kurasi bantuan untuk produk berbahan kuda sering terkendala di sumber daging kuda yang belum bersertifikat halal.
Menanggapi penjelasan LPPOM, Bupati Jeneponto Junaedi Bakri menyambut baik niatan tersebut. “Saya secara pribadi sangat senang dengan kedatangan dari LPPOM yang proaktif dalam melihat situasi. Namun saya juga ingin agar pelaku usaha seperti UMKM lainnya juga di berikan bantuan sertifikasi halal, jadi bukan hanya terfokus di kuda saja,” ucap Junaedi Bakri.
“Saat ini yang menjadi kendala bagi kami sehingga tidak bisa mengekspor abon kuda, karena belum ada sertifikat halalnya. Jadi saya rasa program ini sangat bagus dan mudah-mudahan bisa mendorong dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan ekspor abon kuda yang bersertifikat halal,” sambung Pj Bupati.
Di silaturahmi ini Pj Bupati langsung menyetujui rencana program tersebut, dan meminta kepada LPPOM agar menindak lanjuti diskusi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna membahas kerjasama lebih lanjut.
“Soal penganggarannya akan kami bantu dan fasilitasi, jadi sekarang ibu boleh berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pariwisata untuk mendata berapa pelaku UKM yang akan diberikan bantuan termasuk sertifikasi halal UKM binaannya,” tambahnya.
Kontributor: Nur Abdal Patta